PER 5 PJ 2026 Cara Pemerintah Menjaga Pajak Tetap Stabil Saat PSAK 117 Berlaku
Sejak 1 Januari 2025, Indonesia mengimplementasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang kontrak asuransi yang mengadopsi prinsip International Financial Reporting Standards (IFRS) 17. Penerapan standar ini menandai perubahan fund
Read More
Self Assessment sebagai Cerminan Kepercayaan dalam Perpajakan
Setiap memasuki awal tahun, para wajib pajak di Indonesia kembali menghadapi kewajiban rutin: menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri. Tidak ada petugas yang datang langsung atau angka baku yang ditetapkan sejak awal. Semua bergantu
Read More
Wajib Pajak dapat langsung membatalkan kode billing tanpa perlu menunggu kedaluwarsa.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan contact center-nya, Kring Pajak, menegaskan bahwa Wajib Pajak tidak perlu menunggu masa berlaku kode billing berakhir jika terjadi kesalahan saat menyusun Konsep SPT di sistem Coretax. Kode billing ters
Read More
Setelah menyelesaikan kuliah, ikut magang, menerima uang saku, sekaligus menikmati insentif pajak yang ditanggung pemerintah.
Memasuki dunia kerja untuk pertama kalinya bukan hal yang mudah bagi banyak lulusan perguruan tinggi. Selain harus menyesuaikan diri dengan budaya kerja, keterbatasan pengalaman sering menjadi tantangan utama. Untuk membantu menjembatani masa transis
Read More
Peran Penting Laporan Keuangan dalam Menjamin Akurasi SPT Tahunan
Menyusun laporan keuangan secara tepat tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif bagi wajib pajak badan. Lebih dari itu, laporan keuangan merupakan fondasi utama untuk memastikan bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dilakukan
Read More
Perkembangan penyusunan Rancangan Perdirjen mengenai tata cara administrasi pajak minimum global
Implementasi Pajak Minimum Global di Indonesia: Tantangan dan Arah KebijakanRingkasan EksekutifIndonesia telah mengadopsi pajak minimum global melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang mulai berlaku 1 Januari 2025. Kebijakan ini me
Read More
Pemerintah memberikan keringanan pajak untuk barang bawaan dan kiriman jemaah haji, dengan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan keringanan berupa pembebasan bea masuk serta Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk barang bawaan maupun kiriman milik jemaah haji. Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian negara, namun hanya dapat diman
Read More
Pemerintah akan memberlakukan revisi kebijakan restitusi pajak dipercepat efektif per 1 Mei 2026.
Pemerintah Siapkan Aturan Baru Restitusi Pajak, Berlaku Mei 2026 Rencana Menteri Keuangan untuk memperketat proses pengajuan restitusi pajak berujung pada penyusunan ulang kebijakan terkait pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. D
Read More
Pemerintah Luncurkan Delapan Inisiatif Transformasi Budaya Kerja untuk Menjawab Tantangan Geopolitik Global
Pemerintah meluncurkan delapan poin utama dalam transformasi budaya kerja nasional sebagai langkah strategis untuk merespons tantangan geopolitik global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan tingkat produktivitas dalam negeri. Menteri Koordinator
Read More
Upaya pencegahan sengketa pajak dilakukan melalui integrasi sistem DJP dengan Pertamina, PLN, dan pelaku usaha swasta.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah memperkenalkan pendekatan baru dalam sistem perpajakan melalui konsep cooperative compliance. Pendekatan ini menekankan integrasi antara DJP dengan perusahaan besar, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun s
Read MoreRecent Posts
2026-06-22 17:58:11
2026-06-15 09:53:54
2026-06-12 21:07:28
