“Bapak/Ibu, agar saya bisa membantu menyelesaikan kendala perpajakan, silakan masuk ke akun Coretax dan bagikan tampilan layar Anda.”
Sekilas, permintaan tersebut mungkin terdengar seperti bagian dari proses pendampingan administrasi perpajakan. Terlebih jika orang yang menyampaikannya memperkenalkan diri sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menyebutkan nama dan jabatannya, bahkan mengetahui sejumlah informasi yang berkaitan dengan perpajakan kita.
Namun, jangan langsung menganggap komunikasi tersebut sebagai layanan resmi. Bisa jadi, kita sedang berhadapan dengan pelaku penipuan yang sengaja memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.
Perlu dipahami bahwa petugas DJP tidak akan meminta wajib pajak menyerahkan one-time password (OTP), kata sandi, passphrase, maupun akses ke perangkat dan akun perpajakan pribadi. Permintaan untuk membagikan layar (share screen) dari pihak yang mengaku memberikan bantuan juga patut diwaspadai, terutama apabila disertai arahan untuk membuka akun atau memasukkan informasi rahasia.
Fenomena ini menunjukkan bahwa modus penipuan digital semakin berkembang. Pelaku tidak lagi sekadar menyebarkan pesan berisi tautan palsu, tetapi mulai meniru pola komunikasi dan proses pelayanan yang biasa dijumpai masyarakat. Nama Coretax DJP, aktivasi akun, pemadanan NIK dan NPWP, penerbitan kode otorisasi, hingga urusan restitusi dapat dijadikan bahan untuk menyusun skenario penipuan.
Artinya, ancaman digital tidak selalu datang dalam bentuk pesan yang terlihat mencurigakan. Terkadang, penipuan justru hadir melalui komunikasi yang tampak profesional dan menawarkan bantuan.
Salah satu strategi yang sering digunakan pelaku penipuan adalah membangun kesan seolah-olah mereka merupakan bagian dari instansi pemerintah. Identitas pegawai, atribut kedinasan, logo lembaga, hingga bahasa komunikasi formal dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keyakinan pada calon korban.
Tidak jarang, pelaku juga mencantumkan informasi pribadi penerima pesan agar komunikasi terasa lebih meyakinkan. Mereka bisa menghubungi melalui telepon, aplikasi percakapan, atau mengirimkan tautan menuju situs yang dibuat menyerupai halaman resmi.
Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku mulai mengarahkan korban untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya, memperbarui data perpajakan, melakukan aktivasi akun, mengunduh aplikasi, membagikan layar perangkat, atau memasukkan kode verifikasi.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku umumnya memanfaatkan kondisi psikologis korban. Ada yang menciptakan kepanikan melalui informasi bahwa akun pajak bermasalah, ada pula yang menawarkan keuntungan berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Beberapa contoh kalimat yang patut dicurigai antara lain:
Pesan-pesan tersebut sengaja dirancang agar penerima merasa perlu segera bertindak. Padahal, semakin besar tekanan untuk melakukan sesuatu dengan cepat, semakin penting pula bagi kita untuk berhenti dan memastikan kebenaran informasi.
Kehadiran Coretax DJP merupakan bagian dari transformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui sistem digital ini, berbagai proses perpajakan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Namun, perubahan sistem dan meningkatnya penggunaan layanan digital juga membuka peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat.
Pelaku penipuan dapat menjadikan proses penggunaan Coretax sebagai kedok untuk memperoleh informasi sensitif. Mereka mungkin mengaku sedang membantu wajib pajak melakukan registrasi, aktivasi akun, pembuatan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, hingga penyesuaian data perpajakan.
Padahal, kemudahan layanan digital tidak berarti wajib pajak harus menyerahkan kendali atas akun pribadinya kepada orang lain.
Karena itu, setiap permintaan yang berkaitan dengan informasi autentikasi dan akses perangkat perlu disikapi secara hati-hati. Jangan memberikan kode OTP, kata sandi, maupun passphrase kepada siapa pun. Hindari pula mengikuti instruksi untuk mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak jelas atau mengakses tautan yang dikirimkan melalui pesan pribadi tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Untuk memastikan akses dilakukan melalui jalur yang benar, wajib pajak dapat menggunakan alamat resmi berikut:
Apabila membutuhkan informasi tambahan atau ingin memastikan kebenaran suatu pemberitahuan, masyarakat dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat.
Jangan menjadikan tampilan situs, logo, maupun identitas seseorang sebagai satu-satunya dasar untuk mempercayai sebuah informasi. Keaslian sumber tetap harus dipastikan melalui saluran komunikasi resmi.
Hal lain yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana pelaku menggunakan data pribadi untuk memperkuat aksinya.
Nama lengkap, nomor telepon, alamat surat elektronik, informasi identitas, hingga data perpajakan dapat dimanfaatkan untuk membuat komunikasi palsu terlihat lebih meyakinkan. Ketika seseorang mampu menyebutkan beberapa informasi pribadi kita, bukan berarti orang tersebut otomatis memiliki kewenangan atau benar-benar bekerja di DJP.
Pelaku penipuan dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menyusun pendekatan yang lebih personal. Dengan demikian, korban merasa sedang berkomunikasi dengan pihak yang memang mengetahui kondisi administrasi perpajakannya.
Inilah alasan mengapa perlindungan data pribadi perlu menjadi perhatian bersama. Informasi yang kita bagikan secara sembarangan berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai tindakan penyalahgunaan, termasuk penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
Menjaga keamanan digital tidak cukup hanya dengan menggunakan kata sandi yang kuat. Kita juga perlu membatasi penyebaran informasi pribadi, berhati-hati saat menerima permintaan data, serta memastikan bahwa setiap aktivitas digital dilakukan melalui saluran yang dapat dipercaya.
Menghadapi berbagai modus penipuan tidak selalu membutuhkan kemampuan teknologi yang rumit. Kebiasaan sederhana justru dapat menjadi perlindungan pertama sebelum seseorang terlanjur menjadi korban.
Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan ketika menerima komunikasi yang mengatasnamakan DJP.
1. Jangan terburu-buru menuruti permintaan
Apabila menerima telepon atau pesan yang meminta tindakan segera, jangan langsung mengikuti instruksi. Pahami terlebih dahulu maksud permintaan tersebut. Waspadai komunikasi yang menggunakan ancaman, tekanan waktu, atau iming-iming keuntungan untuk memengaruhi keputusan.
2. Lindungi informasi autentikasi dan perangkat pribadi
Jangan pernah membagikan OTP, kata sandi, passphrase, maupun memberikan akses ke akun perpajakan kepada pihak yang mengaku sebagai petugas. Hindari membagikan layar perangkat apabila permintaan tersebut tidak dapat dipastikan keabsahannya.
3. Pastikan informasi berasal dari sumber terpercaya
Periksa kembali alamat situs, nomor kontak, dan identitas pihak yang menghubungi. Jangan mudah percaya pada akun atau nomor telepon hanya karena menggunakan foto profil, logo, maupun atribut yang menyerupai instansi pemerintah.
4. Lakukan konfirmasi melalui kanal resmi
Jika menemukan informasi yang meragukan, segera lakukan pengecekan melalui situs DJP, hubungi Kring Pajak 1500200, atau kunjungi kantor pajak terdekat. Apabila menemukan indikasi penipuan, masyarakat juga dapat menyampaikannya melalui kanal pengaduan resmi DJP.
Langkah-langkah tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat membantu mencegah penyalahgunaan informasi dan akses akun perpajakan.
Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam pelayanan perpajakan. Berbagai urusan administrasi kini dapat dilakukan secara digital sehingga wajib pajak memiliki lebih banyak kemudahan dan fleksibilitas.
Namun, kemajuan teknologi juga harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keamanan informasi. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara daring, semakin besar pula kebutuhan untuk mengenali risiko yang mungkin muncul.
DJP terus menyediakan layanan dan informasi melalui berbagai kanal resmi. Sementara itu, masyarakat juga perlu mengambil peran aktif dengan membangun kebiasaan digital yang aman, kritis, dan tidak mudah terpengaruh oleh komunikasi yang belum terverifikasi.
Perlu diingat, pelaku penipuan mungkin mampu meniru nama instansi, menggunakan atribut kedinasan, bahkan menyusun percakapan yang terdengar sangat profesional. Akan tetapi, masyarakat tidak harus langsung mempercayai setiap pihak yang mengaku memberikan pelayanan.
Jangan sampai niat untuk menyelesaikan urusan perpajakan justru dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Pada akhirnya, menjaga keamanan data perpajakan bukan hanya tentang menghindari kerugian finansial, melainkan juga melindungi identitas dan kendali atas informasi pribadi kita.
Jadi, apabila suatu hari seseorang menghubungi dan menawarkan bantuan dengan meminta Anda membuka Coretax, membagikan layar, atau memberikan kode verifikasi, jangan langsung mengikuti arahannya.
Ingat prinsip sederhana ini: periksa sumbernya, pastikan kebenarannya, baru lakukan tindakannya. Sebab, dalam dunia digital, kewaspadaan adalah salah satu bentuk perlindungan terbaik.
2026-11-16 10:47:01
2026-11-13 21:24:52
2026-11-11 15:23:48
2026-11-09 10:53:06
2026-11-07 05:34:56
Copyright @ 2022 PT Admin Pajak Teknologi All rights reserved