Pemerintah Beri Keringanan PPh 0,5 persen bagi Pedagang Kecil di Marketplace

PPh Pasal 22 Marketplace 0,5% Mulai Berlaku Oktober 2026, Ini Ketentuan dan Cara Agar Pedagang Kecil Bebas Potongan

Pemerintah akan menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi melalui lokapasar atau marketplace mulai 1 Oktober 2026. Dalam kebijakan ini, tarif yang dikenakan sebesar 0,5% dari omzet atau peredaran bruto. Sejumlah platform digital yang telah ditunjuk sebagai pemungut meliputi Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Perlu dipahami bahwa kebijakan tersebut tidak menciptakan jenis pajak baru bagi para pedagang online. Perubahan hanya terletak pada sistem pemungutannya. Jika sebelumnya wajib pajak melakukan pembayaran pajak sendiri, kini proses pemungutan dilakukan oleh pihak marketplace yang mendapatkan penunjukan dari pemerintah. Sistem ini dikenal sebagai withholding tax atau mekanisme pemotongan dan pemungutan melalui pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, PPh Pasal 22 dipungut sebesar 0,5% dari nilai transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan. Namun, pungutan tersebut tidak bersifat final. Artinya, jumlah pajak yang telah dipungut marketplace masih dapat diperhitungkan dalam kewajiban perpajakan pedagang. Pada saat menyampaikan SPT Tahunan, pungutan tersebut dapat dikreditkan atau diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang sesuai skema perpajakan yang digunakan.

Di tengah penerapan kebijakan ini, pemerintah juga memberikan pengecualian bagi kelompok pedagang tertentu. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet usaha tidak lebih dari Rp500 juta dalam satu tahun pajak serta wajib pajak yang mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22 dapat memperoleh fasilitas bebas pungutan 0,5%.

Meski demikian, fasilitas tersebut tidak diberikan secara otomatis. Pedagang tetap harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025).

Cara Pedagang Mengajukan Pembebasan PPh 0,5%

Agar tidak terkena pungutan PPh Pasal 22, pedagang yang memenuhi kriteria perlu memastikan bahwa seluruh informasi perpajakannya telah tercatat dengan benar pada marketplace. Tahapan administrasi ini menjadi penting karena status omzet di bawah Rp500 juta saja belum cukup untuk memperoleh pengecualian.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah memperbarui informasi identitas wajib pajak kepada platform terkait. Data yang perlu disampaikan mencakup Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), beserta alamat korespondensi yang masih berlaku.

Berikutnya, khusus bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria omzet, perlu disiapkan surat pernyataan mengenai jumlah peredaran bruto selama tahun pajak berjalan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai keterangan bahwa omzet usaha yang bersangkutan belum melewati batas Rp500 juta.

Pedagang dapat menggunakan format surat pernyataan yang tersedia dalam lampiran PMK 37/2025. Beberapa informasi yang harus dicantumkan antara lain:

• Nama lengkap wajib pajak.
• NPWP atau NIK.
• Alamat pihak yang menandatangani surat.
• Identitas wakil atau kuasa wajib pajak apabila pengurusan dilakukan melalui pihak lain.
• Pernyataan mengenai jumlah peredaran bruto usaha, apakah masih sampai dengan Rp500 juta atau sudah melebihi batas tersebut.
• Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan.

Setelah seluruh informasi diisi, dokumen perlu dibubuhi meterai dan ditandatangani sesuai ketentuan. Pastikan tidak ada informasi yang keliru karena data dalam surat tersebut menjadi dasar administrasi pemberian fasilitas pembebasan pajak.

Omzet Harus Dihitung dari Seluruh Saluran Penjualan

Salah satu hal yang kerap luput dari perhatian pedagang adalah cara menghitung batas omzet Rp500 juta. Nilai tersebut tidak hanya dihitung berdasarkan transaksi pada satu akun marketplace atau satu toko online. Seluruh pendapatan dari kegiatan usaha wajib diperhitungkan, termasuk penjualan melalui beberapa platform digital maupun transaksi secara langsung atau offline.

Sebagai ilustrasi, seorang pedagang mempunyai tiga toko online dan satu toko fisik. Dalam satu tahun pajak, omzet yang diperoleh terdiri atas:

• Marketplace pertama: Rp150 juta.
• Marketplace kedua: Rp100 juta.
• Marketplace ketiga: Rp75 juta.
• Penjualan secara offline: Rp50 juta.

Jika seluruh pendapatan tersebut dijumlahkan, total omzet usaha mencapai Rp375 juta. Dengan demikian, pedagang masih berada di bawah ambang batas Rp500 juta dan dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan sepanjang persyaratan lainnya telah dipenuhi.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penghitungan omzet harus dilakukan secara menyeluruh. Pedagang tidak dapat memisahkan pendapatan berdasarkan platform untuk menentukan apakah dirinya masih berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

Dari sisi dokumen, pedagang juga tidak perlu membuat surat pernyataan secara terpisah untuk setiap akun marketplace. Satu surat pernyataan yang menggunakan identitas satu wajib pajak atau satu NPWP/NIK dapat digunakan untuk seluruh akun toko yang dimilikinya. Namun, dokumen tetap harus disampaikan mengikuti prosedur administrasi masing-masing platform.

Dokumen Harus Disampaikan kepada Marketplace

Setelah surat pernyataan selesai dibuat, tahapan berikutnya adalah menyerahkannya kepada marketplace tempat pedagang berjualan. Setiap platform dapat mempunyai prosedur tersendiri dalam menerima dan memverifikasi dokumen tersebut.

Oleh sebab itu, pedagang perlu memperhatikan petunjuk administrasi dari masing-masing marketplace. Jangan hanya menyimpan surat pernyataan secara pribadi tanpa memastikan bahwa dokumen tersebut sudah diterima oleh pihak platform.

Selain memastikan dokumen terkirim, terdapat beberapa hal administratif yang sebaiknya diperhatikan:

• Pastikan NPWP atau NIK yang digunakan sesuai dengan identitas wajib pajak.
• Periksa kembali kesesuaian data pada akun marketplace.
• Simpan bukti pengiriman maupun penerimaan dokumen.
• Pantau status verifikasi dan administrasi pada masing-masing platform.
• Pastikan informasi omzet yang dilaporkan sesuai dengan kondisi usaha sebenarnya.

Kebenaran informasi yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, marketplace tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% terhadap pedagang yang memperoleh fasilitas pembebasan.

Apa yang Terjadi Jika Omzet Sudah Melebihi Rp500 Juta?

Fasilitas bebas pungutan bukan berarti pedagang dapat mengabaikan perkembangan omzet setelah surat pernyataan diserahkan. Batas Rp500 juta dihitung secara akumulatif selama satu tahun pajak. Dengan kata lain, setiap transaksi dari seluruh saluran penjualan tetap perlu dicatat dan dipantau.

Apabila dalam perjalanan tahun pajak jumlah peredaran bruto akhirnya melampaui Rp500 juta, pedagang wajib menyampaikan surat pernyataan baru yang menerangkan bahwa omzet usahanya telah melewati batas tersebut.

Penyampaian dokumen harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketika omzet kumulatif melampaui Rp500 juta. Selanjutnya, marketplace mulai melakukan pemungutan PPh Pasal 22 pada bulan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai contoh, apabila omzet usaha baru mencapai lebih dari Rp500 juta pada bulan Agustus, pedagang harus menyampaikan surat pernyataan terbaru paling lambat pada akhir Agustus. Pemungutan pajak oleh marketplace kemudian mulai diberlakukan pada September.

Oleh karena itu, pencatatan keuangan menjadi salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku UMKM. Pengawasan omzet secara berkala dapat membantu pedagang mengetahui kapan batas pembebasan terlampaui sekaligus menghindari kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Marketplace Menjadi Pemungut, Bukan Pencipta Pajak Baru

Penerapan PPh Pasal 22 melalui marketplace pada dasarnya merupakan perubahan cara pemerintah mengumpulkan pajak dari aktivitas perdagangan digital. Sebelumnya, wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan harus menghitung dan menyetorkan sendiri pajak sesuai ketentuan. Dengan mekanisme baru, sebagian proses tersebut dialihkan kepada marketplace yang telah ditunjuk sebagai pemungut.

Melalui sistem ini, pemerintah berupaya membangun administrasi perpajakan yang lebih terstruktur dan efisien. Pemungutan melalui platform digital diharapkan dapat mengurangi beban administrasi manual, meningkatkan kepastian hukum, serta memperluas kepatuhan pajak di tengah perkembangan perdagangan elektronik.

Kebijakan ini juga diarahkan untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang lebih seimbang antara pelaku usaha yang memanfaatkan platform digital dan pedagang yang menjalankan bisnis melalui toko konvensional.

Bagi pedagang yang terkena pungutan, dana sebesar 0,5% tersebut juga perlu dipahami berdasarkan karakter kewajiban pajaknya. Pungutan PPh Pasal 22 tidak otomatis menjadi beban pajak tambahan yang terpisah dari kewajiban pajak penghasilan yang sebenarnya.

Untuk wajib pajak yang menggunakan skema PPh final, pungutan tersebut dapat diperhitungkan dalam pelunasan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, bagi wajib pajak yang menggunakan tarif umum, PPh Pasal 22 yang telah dipungut dapat dimanfaatkan sebagai kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

Atas dasar itu, bukti pemungutan dari marketplace harus disimpan dengan baik. Dokumen tersebut diperlukan sebagai bagian dari pencatatan transaksi dan administrasi perpajakan pada akhir tahun.

UMKM Perlu Lebih Siap Menghadapi Perubahan Administrasi Pajak

Penerapan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital. Perubahan ini bukan sekadar persoalan pemotongan 0,5%, tetapi juga menyangkut kesiapan pedagang dalam mengelola data, mencatat omzet, dan memenuhi kewajiban administrasi.

Bagi pelaku usaha mikro yang omzetnya belum melampaui Rp500 juta, kesempatan untuk memperoleh pembebasan tetap tersedia selama seluruh persyaratan telah dipenuhi. Namun, fasilitas tersebut perlu didukung dengan dokumen yang benar, penyampaian administrasi tepat waktu, serta pemantauan omzet secara konsisten.

Sementara bagi pedagang yang sudah melewati batas omzet, pemahaman mengenai mekanisme pemungutan dan pengkreditan pajak menjadi hal yang tidak kalah penting. Dengan administrasi yang tertib, pedagang dapat menghindari kesalahan penghitungan sekaligus memastikan kewajiban pajaknya terpenuhi.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan penyelenggara marketplace. Kesiapan pelaku UMKM dalam memahami aturan dan menyesuaikan pengelolaan usahanya juga menjadi faktor penting agar ekosistem perdagangan digital dapat berkembang secara sehat, adil, dan berkelanjutan.