Pembayaran Pakai QRIS Tak Langsung Dipungut PPN, Ini Penjelasan DJP

DJP Luruskan Isu Pajak QRIS, Transaksi Domestik Tidak Otomatis Dikenakan PPN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait informasi yang menyebutkan bahwa pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

DJP menegaskan bahwa penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran tidak serta-merta membuat suatu transaksi dikenai PPN. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 mengenai Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) juga tidak secara khusus mengatur pengenaan pajak terhadap pembayaran QRIS.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @ditjenpajakri, DJP menjelaskan bahwa aturan tersebut berkaitan dengan pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan jasa kena pajak (JKP) yang berasal dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.

Artinya, aspek yang menjadi dasar pengenaan PPN bukanlah alat atau metode pembayaran yang dipilih konsumen. Penentuan pajak lebih bergantung pada jenis barang atau jasa yang dibeli serta asal penyedia layanan dan karakteristik transaksinya.

Sebagai gambaran, masyarakat yang membayar makanan atau minuman di restoran maupun berbelanja di pusat perbelanjaan menggunakan QRIS tidak otomatis masuk dalam ketentuan SPP-TDLN. Hal ini karena transaksi tersebut merupakan kegiatan ekonomi dalam negeri.

Kondisinya berbeda apabila QRIS digunakan untuk membayar produk atau layanan digital dari perusahaan luar negeri. Misalnya, pembelian saldo permainan daring (top-up game) atau pembayaran biaya berlangganan platform streaming internasional. Transaksi semacam ini berpotensi dikenakan PPN melalui mekanisme SPP-TDLN apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

Namun, DJP mengingatkan bahwa tidak seluruh transaksi digital lintas negara langsung dikenai pungutan melalui sistem tersebut. Pemungutan hanya berlaku terhadap transaksi yang memenuhi persyaratan dan telah teridentifikasi berdasarkan mekanisme SPP-TDLN.

Terdapat pula sejumlah transaksi yang tidak dipungut kembali melalui mekanisme tersebut. Di antaranya adalah transaksi yang PPN-nya sudah dipungut oleh pemungut perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri, serta transaksi yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau tidak dipungut PPN sesuai ketentuan perpajakan.

Dengan demikian, penerbitan PMK Nomor 49 Tahun 2026 bukan berarti pemerintah memberlakukan pajak baru terhadap setiap pembayaran melalui QRIS. Regulasi tersebut lebih menitikberatkan pada tata cara pemungutan PPN atas konsumsi barang dan jasa digital yang berasal dari luar negeri di Indonesia.

DJP pun mengimbau masyarakat agar memahami substansi aturan perpajakan secara utuh dan tidak langsung menyimpulkan bahwa setiap transaksi menggunakan QRIS akan dikenakan pajak tambahan.