Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara dengan meningkatkan peran Account Representative (AR). Ke depan, AR akan dialihkan fungsinya menjadi bagian dari pemeri
Read MoreEra Baru Pelaporan Pajak: Implementasi Coretax Mulai 2026 Indonesia resmi memasuki babak baru dalam sistem administrasi perpajakan dengan diterapkannya Coretax. Terhitung sejak 1 Januari 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan bahwa penyamp
Read MoreKomposisi penduduk Indonesia saat ini ditandai oleh dominasi kelompok usia produktif dalam jumlah yang sangat besar. Lebih dari 216 juta penduduk berada pada usia kerja, dengan sekitar 153 juta di antaranya termasuk dalam angkatan kerja dan tingkat p
Read MorePerum Bulog menegaskan bahwa margin 7 persen yang ditetapkan pemerintah tidak dapat dimaknai sebagai laba perusahaan. Margin tersebut merupakan bentuk kompensasi negara atas pelaksanaan penugasan strategis di sektor pangan yang dijalankan Bulog sebag
Read MoreKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa regulator tengah merumuskan kebijakan khusus yang akan mengatur aktivitas influencer di bidang keuangan dan investasi, dengan target penerapan pada tahun 2026. Kebijakan ini disi
Read MoreDenda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sering kali terjadi bukan karena beban biaya yang besar, melainkan akibat hal-hal sepele seperti lupa tanggal jatuh tempo atau sengaja menunda pembayaran. Padahal, terdapat berbagai cara sederhana yang dapat dilak
Read MoreDirektorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan bahwa pengisian otomatis data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam sistem Coretax didasarkan pada Data Unit Keluarga (DUK). Dengan demikian, DUK harus diisi secara akurat dan sesuai kondisi seben
Read MorePMK 111/2025 Tegaskan Mekanisme SP2DK Digital melalui Coretax Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) kembali memperkuat fungsi pengawasan perpajakan dengan memberikan dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Pa
Read MoreKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan gambaran kebijakan pasar modal Indonesia yang akan diterapkan pada tahun 2026. Bersama Self-Regulatory Organization (SRO), OJK menegaskan komitmennya untuk menjalankan sejumlah program st
Read MoreDJP Kini Berwenang Menyita dan Memblokir Saham Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak resmi memberlakukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2025 (PER 26/2025) mulai 31 Desember 2025. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada DJP, di b
Read More2026-03-02 13:52:06
2026-02-23 11:30:19
2026-02-20 12:48:56
Copyright @ 2022 PT Admin Pajak Teknologi All rights reserved