Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Banjarmasin dan Banjarbaru melalui kegiatan seminar dan workshop perpajakan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai fasilitas pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Melalui kebijakan ini, wajib pajak berpeluang mendapatkan pembebasan sanksi administratif hingga 100 persen selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Kepala KPP Pratama Banjarmasin juga mengajak masyarakat, khususnya wajib pajak yang berada di wilayah Kota Banjarmasin, untuk segera menuntaskan kewajiban perpajakannya. Kesempatan pemberian keringanan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang masih memiliki kewajiban tertunda.
Fasilitas tersebut dapat menjadi solusi bagi wajib pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), masih memiliki tunggakan pembayaran pajak, maupun perlu melakukan pembetulan atas pelaporan SPT sebelumnya. Pemerintah memberikan ruang bagi wajib pajak untuk melakukan perbaikan administrasi perpajakan dengan memperoleh keringanan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Ketentuan mengenai fasilitas tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024. Cakupan kebijakannya meliputi keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan hingga Tahun Pajak 2025, keterlambatan SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026, pembetulan SPT atas inisiatif wajib pajak, keterlambatan pelunasan pajak, serta sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak maupun Surat Tagihan Pajak.
Pemberian pengurangan sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran dan waktu penyelesaian kewajiban perpajakan. Dalam kondisi tertentu, wajib pajak dapat memperoleh penghapusan sanksi secara penuh atau sebesar 100 persen apabila memenuhi ketentuan penyampaian SPT, pembetulan, maupun pembayaran pajak selama periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.
Selain PMK 71/2026, pelaksanaan kebijakan ini juga mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
Kehadiran kebijakan ini diharapkan tidak sekadar meringankan beban wajib pajak, tetapi juga mendorong terciptanya budaya kepatuhan yang lebih baik. Kesempatan untuk memperbaiki kewajiban perpajakan dapat dimanfaatkan sebagai langkah meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya memenuhi tanggung jawab perpajakan.
Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak juga memberikan manfaat berupa kepastian administrasi bagi wajib pajak. Di sisi lain, pembayaran pajak yang dilakukan sesuai ketentuan turut mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan negara.
Meski demikian, KPP Pratama Banjarmasin mengingatkan bahwa fasilitas pengurangan maupun penghapusan sanksi administrasi tidak berlaku secara otomatis. Wajib pajak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak serta memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan dalam PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026.
Pengajuan permohonan atas fasilitas tersebut masih dapat dilakukan hingga 1 Oktober 2028, dengan tetap mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Melalui sosialisasi dan kerja sama dengan IKPI, KPP Pratama Banjarmasin berharap semakin banyak wajib pajak yang mengetahui serta memahami manfaat kebijakan ini. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melewatkan kesempatan tersebut, terutama dalam menyelesaikan kewajiban yang belum terpenuhi dan membenahi administrasi perpajakan agar kepatuhan pajak semakin meningkat.
2026-11-18 20:40:01
2026-11-16 10:47:01
2026-11-13 21:24:52
2026-11-11 15:23:48
Copyright @ 2022 PT Admin Pajak Teknologi All rights reserved