Dinamisnya Ekonomi Digital: Isu Perpajakan dan Solusi Strategis

Tantangan dan Peluang Pemajakan di Era Ekonomi Digital

Transformasi digital telah merevolusi lanskap bisnis global. Kehadiran berbagai model usaha baru seperti e-commerce, layanan digital on-demand, hingga platform lintas batas negara, membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, di balik peluang tersebut, muncul tantangan besar di bidang perpajakan. Perubahan perilaku konsumen ke arah digital menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyesuaikan strategi agar penerimaan negara tetap optimal tanpa menghambat laju inovasi.

Salah satu isu krusial adalah ketiadaan landasan hukum yang jelas dalam mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap entitas asing yang memperoleh pendapatan dari Indonesia, namun tidak memiliki kehadiran fisik di dalam negeri. Wacana penerapan Digital Services Tax (DST) memang muncul sebagai alternatif, namun langkah ini berpotensi memicu respons negatif dari negara mitra, khususnya Amerika Serikat. Pembalasan dalam bentuk kenaikan tarif atas ekspor Indonesia menjadi risiko yang perlu diantisipasi secara matang.

Selain itu, kendala dalam pengumpulan data transaksi digital yang dilakukan oleh pelaku usaha luar negeri menjadi hambatan tersendiri. Tanpa data yang lengkap dan akurat, pelaksanaan pajak yang adil dan efisien akan sulit dicapai. Pengawasan dan penegakan hukum juga menghadapi tantangan lintas yurisdiksi, mengingat otoritas perpajakan Indonesia tidak memiliki kewenangan di luar wilayah hukum nasional.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya. Masih terdapat kesenjangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk memahami dan mengelola kompleksitas ekonomi digital secara efektif.

Sebagai respons atas dinamika global ini, komunitas internasional telah merancang Two-Pillar Solution. Pilar pertama menekankan pada pembagian hak pemajakan yang lebih proporsional antara negara tempat pasar berada dan negara asal perusahaan. Sementara itu, pilar kedua memperkenalkan konsep Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) untuk menghindari praktik penghindaran pajak dan kompetisi tarif pajak antarnegara.

Implementasi pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha global, sekaligus meminimalkan potensi konflik antarnegara.

Kesimpulannya, kehadiran ekonomi digital menjadi tantangan nyata bagi sistem pajak konvensional. DJP perlu terus melakukan reformasi regulasi, memperkuat kapasitas internal, serta aktif berperan dalam kerja sama multilateral agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga memperoleh hak pajak yang sepadan atas aktivitas ekonomi yang terjadi di ranah digital.