Revolusi Pajak Saham: Inggris Perkenalkan Sistem Pajak Tunggal Mulai 2027

Inggris Siap Terapkan Pajak Baru untuk Transaksi Saham Mulai 2027

Pemerintah Inggris, melalui Otoritas Pajak dan Bea Cukai (HMRC), mengumumkan akan menyederhanakan sistem perpajakan atas transaksi saham dan sekuritas dengan memperkenalkan satu jenis pajak tunggal. Kebijakan baru ini akan menggantikan dua skema pajak sebelumnya—yaitu stamp duty dan stamp duty reserve tax (SDRT)—dan mulai diberlakukan pada tahun 2027.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari konsultasi publik yang dilakukan pada musim semi 2023, dengan tujuan utama memodernisasi sistem perpajakan terkait saham yang dinilai sudah ketinggalan zaman. Salah satu perubahan besar adalah peralihan dari prosedur pelaporan berbasis dokumen fisik ke sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara digital. Untuk transaksi saham secara elektronik, mekanisme pajaknya tetap melalui sistem penyelesaian sekuritas Inggris, CREST.

Dalam dokumen kebijakan terbaru, pemerintah menyebut sistem bea meterai sebagai bagian yang sudah tidak relevan dalam ekosistem perpajakan modern. Banyak keluhan dari wajib pajak, penasihat keuangan, hingga investor luar negeri yang menyebut aturan yang berlaku saat ini membingungkan dan menyulitkan.

Reformasi ini diharapkan mulai berjalan efektif pada 2027—tepat 333 tahun sejak bea meterai pertama kali diterapkan atas dokumen seperti kertas perkamen dan vellum. Pajak baru tersebut akan diterapkan sebagai satu-satunya pungutan atas transaksi sekuritas.

HMRC menegaskan bahwa proses pelaporan pajak tetap menjadi syarat utama untuk memperbarui data kepemilikan saham di daftar pemegang saham perusahaan. Namun, sebagai bentuk kompromi terhadap kekhawatiran publik, otoritas mengizinkan registrasi kepemilikan dilakukan segera setelah pelaporan daring dilakukan, tanpa harus menunggu pembayaran pajak. Setelah laporan diterima, HMRC akan memberikan nomor referensi transaksi unik (unique transaction reference number/UTRN) sebagai bukti sah pelaporan.

Saat ini, stamp duty diberlakukan atas transfer saham melalui dokumen fisik seperti formulir stock transfer, dengan tarif 0,5 persen dari nilai saham. Pembayaran harus dilakukan dalam 30 hari sejak dokumen ditandatangani. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk transaksi senilai lebih dari 1.000 poundsterling (sekitar Rp21,89 juta), dan dokumen yang belum dibubuhi bea meterai tidak dapat digunakan di pengadilan maupun untuk pendaftaran di Companies House, lembaga resmi pencatatan perusahaan di Inggris.

Sebaliknya, SDRT diterapkan pada perjanjian transfer sekuritas secara elektronik, seperti saham dan obligasi, juga dengan tarif 0,5 persen. Karena mayoritas transaksi saham kini dilakukan secara digital, SDRT menjadi bentuk pajak yang paling umum diterapkan.

Meskipun mayoritas responden dalam konsultasi publik meminta agar ambang batas bebas pajak sebesar 1.000 poundsterling tetap dipertahankan, HMRC memutuskan untuk menghapusnya. Menurut HMRC, sistem digital yang baru dianggap mampu menyederhanakan proses administratif, sehingga pengecualian nilai transaksi tidak lagi diperlukan.

Selain itu, dalam kasus di mana nilai transaksi belum pasti, HMRC memperpanjang batas waktu penangguhan pembayaran dari dua tahun menjadi empat tahun, dengan kemungkinan diperpanjang hingga 12 tahun apabila disetujui. Pengajuan penangguhan ini dapat dilakukan secara daring dan tidak memerlukan penilaian resmi.

Pajak yang baru ini bersifat wajib dan umumnya menjadi tanggung jawab pembeli. Namun dalam beberapa kondisi, pihak lain juga bisa ditunjuk sebagai penanggung jawab. Sistem sanksi atas keterlambatan pelaporan pun turut direvisi. Kini, hukuman akan dikenakan berdasarkan persentase, menggantikan sistem lama yang menggabungkan denda tetap dan proporsional.