Bingung Karena NIK Sudah Terdaftar Saat Membuat NPWP? Berikut Kemungkinan Penyebabnya

Mengapa Muncul Notifikasi “NIK Sudah Terdaftar” Saat Membuat NPWP di Coretax DJP?

Sejak implementasi sistem administrasi perpajakan terbaru melalui Coretax DJP secara nasional pada awal 2025, berbagai layanan perpajakan menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu perubahan yang paling dirasakan adalah hadirnya konsep layanan tanpa batas kantor (borderless service), yang memungkinkan wajib pajak memperoleh pelayanan di kantor pelayanan pajak mana pun tanpa harus terikat pada KPP tempat mereka terdaftar.

Selain itu, Coretax DJP juga menghadirkan Taxpayer’s Account yang memungkinkan berbagai kebutuhan administrasi perpajakan dilakukan secara daring. Dengan fasilitas ini, masyarakat dapat mengajukan berbagai permohonan layanan pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Kemudahan serupa juga berlaku pada proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kini masyarakat dapat mengurus pendaftaran NPWP secara mandiri melalui Coretax DJP kapan saja dan dari mana saja. Dokumen yang dibutuhkan pun relatif sederhana, seperti KTP, Kartu Keluarga, alamat email aktif, dan nomor telepon.

Meski demikian, sebagian masyarakat masih menghadapi kendala tertentu ketika melakukan pendaftaran. Salah satu yang cukup sering ditemui adalah munculnya pemberitahuan “Nomor Identitas Kependudukan Sudah Terdaftar!” saat memasukkan NIK pada tahap awal registrasi. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Peran Single Source of Truth dalam Coretax DJP

Untuk memahami penyebab munculnya notifikasi tersebut, masyarakat perlu mengenal konsep Single Source of Truth (SSOT). SSOT merupakan sistem pengelolaan data yang menempatkan seluruh informasi pada satu sumber utama yang menjadi acuan bersama bagi berbagai sistem yang saling terhubung.

Melalui pendekatan ini, data yang digunakan oleh berbagai instansi berasal dari sumber yang sama sehingga potensi duplikasi, ketidaksesuaian, maupun perbedaan informasi dapat diminimalkan. Setiap pembaruan data pada sumber utama akan secara otomatis tercermin pada seluruh sistem yang terintegrasi.

Dalam Coretax DJP, konsep SSOT diterapkan melalui proses validasi data secara langsung dengan basis data kependudukan. Ketika seseorang mengisi data pribadi pada sistem, informasi tersebut akan dicocokkan dengan data yang tersimpan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data yang diverifikasi mencakup NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor kartu keluarga, status hubungan keluarga, hingga nama ibu kandung.

Penerapan SSOT ini juga mendukung kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk. Kebijakan tersebut diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.03/2022 yang kemudian diperbarui melalui PMK Nomor 136 Tahun 2023.

Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak yang sebelumnya memiliki NPWP 15 digit diwajibkan melakukan pemadanan agar nomor NPWP berubah menjadi format 16 digit yang identik dengan NIK masing-masing.

Untuk mempercepat proses integrasi data tersebut, DJP bahkan pernah menyediakan layanan pemadanan NIK secara massal yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau instansi bagi para pegawainya.

Bisa Jadi Anda Sebenarnya Sudah Memiliki NPWP

Ketika sistem menampilkan pesan bahwa NIK sudah terdaftar, salah satu kemungkinan yang paling umum adalah NIK tersebut memang telah tercatat sebagai NPWP di database DJP.

Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah pernah memiliki NPWP. Kondisi ini sering terjadi karena pada sistem lama, NPWP menggunakan format 15 digit yang berbeda dengan NIK. Setelah dilakukan pemadanan, data NPWP lama tersebut telah dikonversi menjadi NPWP 16 digit yang sama dengan NIK dan tersimpan dalam Coretax DJP.

Akibatnya, seseorang dapat mengira dirinya belum memiliki NPWP karena tidak pernah merasa mendaftarkan NIK sebagai NPWP. Padahal, sistem telah mengintegrasikan data NPWP lama melalui proses pemadanan tersebut.

Jika setelah diingat kembali ternyata memang pernah memiliki NPWP, tidak perlu melakukan pendaftaran baru. Langkah yang perlu dilakukan hanyalah mengaktifkan akun Coretax DJP untuk memperoleh akses ke layanan perpajakan digital serta mengunduh kartu NPWP elektronik.

Apabila masih memerlukan kartu fisik, wajib pajak dapat mengajukan pencetakan di kantor pelayanan pajak terdekat.

Belum Pernah Memiliki NPWP, Tetapi NIK Sudah Tercatat

Di sisi lain, munculnya notifikasi “NIK sudah terdaftar” tidak selalu berarti seseorang telah memiliki NPWP sebelumnya.

Karena Coretax DJP terhubung dengan data kependudukan melalui mekanisme SSOT, terdapat kondisi tertentu di mana NIK seseorang telah muncul dalam database meskipun yang bersangkutan belum pernah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Sebagai contoh, saat kepala keluarga mengisi informasi unit pajak keluarga di Coretax DJP, data anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga dapat ikut terbaca oleh sistem. Akibatnya, NIK anggota keluarga tertentu sudah tercatat dalam database meskipun belum memiliki NPWP.

Pada kondisi seperti ini, status yang muncul umumnya masih berupa “Belum Aktif SPDN”. Artinya, data kependudukan sudah tersedia di sistem, tetapi belum diaktifkan sebagai NPWP.

Untuk menggunakan NIK sebagai NPWP, masyarakat perlu melakukan proses aktivasi NIK. Aktivasi dapat dilakukan secara langsung di kantor pelayanan pajak mana pun tanpa harus sesuai dengan domisili atau alamat KTP.

Selain datang ke KPP, aktivasi juga dapat dilakukan secara daring melalui Coretax DJP dengan memilih menu “Pengguna Baru”, kemudian memilih kategori “Perorangan”, dilanjutkan dengan opsi “Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK”, dan selanjutnya memilih layanan aktivasi NIK.

Setelah proses aktivasi selesai, sistem akan menerbitkan kartu NPWP digital, Surat Keterangan Terdaftar, serta akun Coretax DJP yang dapat langsung digunakan untuk mengakses berbagai layanan perpajakan.

Kesimpulan

Notifikasi “NIK sudah terdaftar” saat proses pendaftaran NPWP bukanlah sebuah kesalahan sistem. Sebaliknya, notifikasi tersebut merupakan konsekuensi dari integrasi data kependudukan dan perpajakan yang diterapkan melalui Coretax DJP.

Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemui pesan tersebut. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan apakah sebelumnya pernah memiliki NPWP. Jika pernah, cukup lakukan aktivasi akun Coretax DJP. Namun apabila belum pernah memiliki NPWP, proses aktivasi NIK dapat menjadi solusi agar NIK dapat berfungsi sebagai NPWP.

Dengan dukungan integrasi data dan penerapan Single Source of Truth, DJP berupaya menghadirkan layanan perpajakan yang lebih sederhana, terhubung, dan mudah diakses sehingga masyarakat dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara lebih praktis dan efisien.