Penguatan Pengawasan Pajak Berbasis Data Melalui Integrasi CRS dan Coretax DJP

CRS dan Coretax DJP: Memperkuat Transparansi Data Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Pemerintah terus mendorong peningkatan transparansi di sektor perpajakan melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan regulasi. Salah satu langkah yang kini mendapat perhatian adalah implementasi Common Reporting Standard (CRS) yang telah terhubung dengan sistem Coretax DJP. Upaya tersebut semakin diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Meskipun belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, CRS memiliki peran strategis dalam sistem perpajakan modern. CRS merupakan standar internasional yang memungkinkan pertukaran informasi rekening keuangan secara otomatis antara otoritas pajak berbagai negara. Melalui mekanisme ini, data keuangan lintas negara dapat diakses untuk mendukung pengawasan dan kepatuhan perpajakan.

Mengenal CRS Lebih Dekat

Sebelum sistem CRS diterapkan secara luas, otoritas pajak umumnya mengandalkan pelaporan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menyimpan aset atau dana di luar negeri tanpa mencantumkannya dalam laporan perpajakan. Dengan adanya CRS, ruang untuk praktik tersebut semakin sempit karena informasi rekening dapat dipertukarkan secara otomatis antarnegara yang berpartisipasi.

Sebagai contoh, ketika seorang warga negara Indonesia memiliki rekening pada lembaga keuangan di luar negeri, data rekening tersebut akan dilaporkan kepada otoritas pajak negara tempat rekening berada. Selanjutnya, informasi tersebut dapat diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia melalui mekanisme pertukaran data internasional. Proses yang sama berlaku sebaliknya terhadap wajib pajak asing yang memiliki rekening di Indonesia.

Standar CRS sendiri dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai bagian dari upaya global untuk meningkatkan keterbukaan informasi keuangan serta menekan praktik penghindaran pajak. Saat ini, sistem tersebut telah diadopsi oleh banyak negara dan menjadi salah satu instrumen penting dalam kerja sama perpajakan internasional.

PMK 108/2025 dan Perluasan Ruang Lingkup Pelaporan

Penerbitan PMK 108 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam implementasi CRS di Indonesia. Regulasi ini menggantikan ketentuan sebelumnya sekaligus menyesuaikan mekanisme pelaporan dengan perkembangan sektor keuangan yang semakin digital.

Salah satu perubahan penting dalam aturan terbaru adalah diperluasnya objek pelaporan. Jika sebelumnya fokus pelaporan lebih banyak pada rekening perbankan dan instrumen keuangan konvensional, kini cakupannya meluas hingga mencakup aset keuangan digital, produk uang elektronik tertentu, dan aset kripto melalui skema pelaporan baru yang dikenal sebagai Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).

Langkah ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan lanskap ekonomi digital. Aktivitas keuangan masyarakat saat ini tidak lagi terbatas pada layanan perbankan tradisional, tetapi juga melibatkan berbagai platform digital serta instrumen investasi baru yang terus berkembang.

Pelaporan CRS Melalui Coretax DJP

Transformasi digital yang dilakukan DJP melalui Coretax turut mendukung pelaksanaan CRS secara lebih terintegrasi. Sistem ini menjadi sarana utama bagi lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban pelaporan secara elektronik.

Melalui Coretax DJP, lembaga pelapor dapat melakukan registrasi, mengatur hak akses pengguna, hingga menyampaikan laporan pertukaran informasi keuangan baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional. Kehadiran sistem terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus memperbaiki kualitas data yang diterima otoritas pajak.

Jenis Informasi yang Disampaikan

Dalam skema CRS, sejumlah data penting wajib dilaporkan oleh lembaga keuangan. Informasi tersebut meliputi identitas pemilik rekening, nomor rekening, identitas lembaga pelapor, nilai saldo atau aset yang tercatat dalam rekening, serta penghasilan yang berasal dari rekening tersebut.

Bagi DJP, data tersebut memiliki nilai strategis karena dapat digunakan untuk pencocokan informasi, analisis risiko kepatuhan, hingga pengawasan terhadap potensi penghindaran pajak. Dengan basis data yang semakin lengkap, pengawasan perpajakan dapat dilakukan secara lebih akurat dan berbasis risiko.

Untuk pelaporan domestik, rekening milik wajib pajak orang pribadi wajib dilaporkan apabila memiliki saldo agregat sekurang-kurangnya Rp1 miliar. Sementara itu, rekening yang dimiliki oleh badan atau entitas tetap dilaporkan tanpa mempertimbangkan batas minimum saldo. Di sisi lain, beberapa kategori rekening tertentu dikecualikan dari kewajiban pelaporan, termasuk rekening milik pemerintah, organisasi internasional, dan bank sentral.

Tanggung Jawab Besar Lembaga Keuangan

Keberhasilan implementasi CRS sangat bergantung pada peran aktif lembaga keuangan. Selain mengumpulkan dan menyampaikan data rekening kepada DJP, lembaga keuangan juga wajib melakukan proses identifikasi dan verifikasi nasabah untuk menentukan status domisili perpajakannya.

Proses tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan sesuai dengan standar internasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Akurasi data menjadi faktor utama karena informasi yang disampaikan akan menjadi dasar pertukaran data antarnegara.

Pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap kepatuhan pelaporan. Ketentuan yang berlaku mengatur adanya sanksi bagi pimpinan maupun lembaga keuangan yang tidak menjalankan kewajiban pelaporan, melakukan identifikasi rekening secara tidak tepat, atau menyampaikan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan hingga satu tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.

Mendukung Reformasi Perpajakan Berbasis Data

Implementasi CRS yang terintegrasi dengan Coretax DJP merupakan bagian dari agenda besar reformasi administrasi perpajakan nasional. Melalui pemanfaatan data keuangan yang lebih luas dan akurat, pemerintah berupaya membangun sistem pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan modern.

Ke depan, penguatan regulasi serta digitalisasi proses pelaporan diharapkan mampu meningkatkan kualitas basis data perpajakan, memperkuat kepatuhan wajib pajak, dan mendukung optimalisasi penerimaan negara. Partisipasi aktif lembaga keuangan dalam menjalankan kewajiban CRS juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil, efisien, serta mampu mengikuti dinamika perkembangan ekonomi global dan digital.