Membangun Masa Depan Hijau: Pajak Karbon dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Pada debat keempat capres-cawapres 2024, Minggu (21/1/2024), isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup menjadi pusat perhatian. Moderator Retno Pinasti mengajukan pertanyaan strategis tentang bagaimana pasangan calon berencana mendorong pembangunan rendah emisi karbon. Pertanyaan ini terutama ditujukan kepada cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Dalam menjawab, Gibran menggarisbawahi bahwa penurunan emisi karbon tidak hanya sekadar pembicaraan tentang lingkungan, melainkan juga melibatkan aspek pajak karbon, penyimpanan karbon, dan penangkapan karbon. Ketiga aspek ini menjadi fondasi untuk memandu pembangunan menuju energi hijau yang berkesinambungan.

Cawapres Mahfud MD turut menyampaikan pandangannya mengenai pengelolaan lingkungan di Indonesia. Menurutnya, negara kita belum optimal dalam menerapkan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, meskipun sudah ada panduan dari Presiden Soekarno pada tahun 1961-1962 yang menetapkan garis besar haluan semesta.

Sementara itu, cawapres Muhaimin Iskandar memberikan perspektif tentang peran penting pajak karbon dalam mencapai transisi energi. Namun, dia menyayangkan kurangnya komitmen serius dari pemerintah dalam mewujudkan hal ini.

Mengurai Pajak Karbon: Langkah Menuju Masa Depan Hijau

Pajak karbon menjadi kunci dalam mendorong transisi energi yang berkelanjutan. Konsep ini bukan hanya tentang penalti atas emisi karbon, tetapi juga tentang merancang insentif fiskal yang mendorong industri dan masyarakat menuju sumber daya yang ramah lingkungan.

Pertama, pajak karbon bisa memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi karbon mereka. Dengan menetapkan tarif pajak yang meningkat seiring dengan tingginya tingkat emisi, perusahaan akan terdorong untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan.

Kedua, pendanaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk proyek-proyek hijau, termasuk pengembangan teknologi ramah lingkungan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Namun, untuk mewujudkan visi ini, diperlukan komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah. Pengaturan pajak karbon harus diintegrasikan dalam kerangka regulasi yang lebih luas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan investasi di sektor energi hijau.

Tantangan di Tengah Jalan: Bagaimana Komitmen Pemerintah?

Meskipun pajak karbon menjadi salah satu instrumen kunci untuk mencapai transisi energi, debat tersebut menyoroti ketidakseriusan komitmen pemerintah. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, diperlukan keseriusan dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikannya, dan memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

Seiring perkembangan debat ini, harapannya adalah agar pembicaraan ini tidak hanya menjadi panggung retorika, tetapi juga menjadi pemicu nyata untuk perubahan positif. Masyarakat perlu memantau dan menuntut agar setiap janji dalam konteks lingkungan hidup menjadi kenyataan yang dapat diukur dan diimplementasikan secara efektif. Hanya dengan demikian, kita bisa meraih masa depan hijau yang berkelanjutan.